Setu - - Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Pilkada ) dipastikan akan dilaksanakan oleh Komisi  Pemilihan Umum ( KPU) Kota Tangerang Selatan. Namun beberapa pihak masih menilai pembentukan KPU Tangsel cacat hukum dan disinyalir hanya Untuk memuluskan jalan salah satu calon kandidat.
Mantan Camat Ciputat , yayat sudrajat tidak sependapat dibentuknya KPU Tangsel.” Saya khawatir  pembentukan KPU ini hanya basa basi  dan nanti ujung – ujungnya Untuk memberikan karpet merah pada salah satu kandidat, “ ungkapnya.

Yayat menambahkan Pilkada ini adalah alat demokarasi yang netral , masyarakat  Tangsel harus cerdas dalam memilih pemimpin.” Ini akan menentukan  bagaimana Tangsel  lima tahun kedepannya,”tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama,  Ustad syakir  mengungkapkan dalam uu 51, tugas walikota itu Cuma tiga , yaitu pembentukan SKPD.Membentuk DPRD dan menghantar Pilkada Tangsel, bukan membentuk KPU.Menurutnya tidak ada legalitas surat ke KPU PUsat. “ Jika KPU dipaksakan dibentuk , saya , ormas dan LSM lain akan mengajukan class action kepada KPU Banten karena melegitimasi , “  ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Hasan Mustopi , menanggapi  pembentukan KPU Tangsel, pihaknya menyerahkan masalah tersebut ke KPU Banten.” KPU Banten memiliki hak preogatif  Untuk menentukan siapa institusi yang berhak menggelar pilkada di Kota  Tangsel , “ Ujarnya.

Namun demikian , Hasan mengingatkan agar KPU Banten melegalkan keputusannya tersebut serta mengumumkannya  secara terbuka melalui media massa secara tertulis dan lisan agar Transparan.(ds)