Jakarta. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D Hadad mengatakan, kiranya perlu dilakukan reformasi pengawasan perbankan guna menutup sejumlah kelemahan yang masih ada. "Setelah krisis keuangan, ada tuntutan-tuntutan seperti ini karena masih banyak lubang-lubang yang harus ditutup sehingga harus direformasi," kata Muliaman dalam seminar pengawasan perbankan di Jakarta, Senin (15/2/10).
Adanya kelemahan pengawasan perbankan saat ini, ungkap Muliaman, terjadi lantaran kurangnya perhatian terhadap sifat curang yang banyak dilakukan pemilik atau petugas perbankan, seperti menipu dan penyelewengan aturan lainnya. "Regulasi di Indonesia lebih perhatikan prinsip kehati-hatian tetapi tidak soal 'behaviour' terhadap aturan main, seperti menjual produk yang tidak sah," papar Muliaman.

menurut Muliaman perlu ada kebijakan pencegahan agar kasus tersebut tak terulang. Antara lain dengan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai produk serta peraturan perbankan. Selain itu, BI juga sudah meminta kepada perbankan untuk memberikan transparansi produknya dengan memberikan penjelasan produk itu bermanfaat bagi masyarakat. ". tandasnya
 
Muliaman juga mengatakan, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko harus terus dilanjutkan serta diintensifkan, termasuk  memposisikan para pengawas dalam posisi independen.

Mengenai keberadaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menurut undang-undang harus terbentuk pada 2010, ia (muliaman) menyatakan yang penting adalah adanya koordinasi antarotoritas pengawasan dan menciptakan lingkungan pengawasan yang semakin baik dari sisi infrastruktur dan sumber daya mineral.

"Bagi BI yang terpenting adalah fokus pengawasan bisa terkonsolidasi karena saat ini banyak bank yang punya anak perusahaan," kata Muliaman. "Jadi pengawasan tidak hanya di sisi bank, tetapi juga pada kesehatan asuransi, capital market, dan lembaga pembiayaan."

Ke depan, lanjut Muliaman, prinsip pengawasan perbankan harus diperluas juga terhadap pengawasan lembaga keuangan lain. "Jadi tidak bisa lagi terisolasi dengan isu perbankan saja," ucapnya. Beberapa kasus belakangan ini, seperti Antaboga menunjukkan masih  adanya "area gelap" yang tidak terawasi BI dan Bapepam serta otoritas lain. "Jika itu tidak diawasi, punya potensi merugikan masyarakat, jadi itu harus dihilangkan, bahkan lebih baik ada overlap pengaturan dari pada ada wilayah abu-abu," jelas Muliaman.( Ant)